TRIBUNTRAVELCOM - Presiden Joko Widodo telah mengumumkan lokasi Ibu kota baru, Senin (26/8/2019) siang, di Istana Negara, Jakarta.. Dalam pidatonya, Jokowi menyebut Provinsi Kalimantan Timur akan menjadi Ibu kota baru menggantikan DKI Jakarta.. Dua kabupaten di Kalimantan Timur akan menjadi lokasi ibu kota baru yaitu sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara dan sebagian di Kabupaten Penajam
Ibu PC telah memberikan keterangan kepada penyidik pada tanggal 9,11 dan 21 Juli 2022. Dalam Undang-undang TPKS keterangan saksi atau korban ditambah satu alat bukti lainnya, sudah cukup untuk menetapkan satu terlapor (Brigadir J) menjadi tersangka," kata Tim Kuasa Hukum Putri Candrawathi dikutip dari Kompas TV, Kamis 4 Agustus 2022.. Mengenai keadaan Putri Candrawathi saat ini, tim kuasa
Presiden Joko Widodo telah menetapkan Provinsi Kalimantan Timur sebagai ibu kota baru yang akan menggantikan DKI Jakarta pada Senin TTS - Teka - Teki Santuy Ep 90 Tempat Impian dalam Cerita Sejarah Kuno; TTS - Teka - Teki Santuy Ep 89 Penemuan Arkeologi Fenomenal dari Zaman China Kuno Rentetan 13 Kali Gempa Bali Sejak 27 Ibukota Provinsi Sumatera. Sebelum menjadi ibu kota Pemerintahan Darurat RI, Bukittinggi diputuskan menjadi ibu kota Provinsi Sumatera oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta pada 9 Agustus 1947. Berdasarkan arsip Harian Kompas edisi 15 November 1987, seluruh instansi pemerintahan yang berkedudukan di Medan dan Pematangsiantar diungsikan keKabupatenTimor Tengah Selatan ( TTS ) adalah 1 dari 22 kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur ( NTT ), Indonesia. Data tahun 2017 menyebutkan, jumlah penduduk sebanyak 463.857 jiwa dan luas wilayah 3.947,00 km² dan sebaran penduduk 117 jiwa/km².
LaporanReporter TRIBUNFLORES.COM, Irfan Hoi. TRIBUNFLORES.COM.COM, KUPANG-Uskup Agung Kupang, Mgr. Petrus Turang,Pr mendukung penuh kegiatan Pesta Paduan Suara Gerejani (Pesparani) Katolik Nasional ke-2 dan Pesparani Tingkat Provinsi NTT tahun 2022 di Kupang dengan menyiapkan anggaran senilai Rp 300 juta.. Dukungan itu disampaikan Uskup Petrus Turang ketika beraudiensi dengan Ketua Lembaga